APBD Terbatas, Pemda Tanah Datar Upayakan Bantuan Pusat

TANAH DATAR - Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah, salah satunya berusaha memperoleh dana bantuan dari Pemerintah Pusat.

Langkah itupun dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Richi Aprian, Senin (29/5/2023) yang melakukan koordinasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta yang disambut Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah bersama Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB RI Nadhirah Seha Nur dan beberapa orang kasubdit.

Baca juga: Oknum Pejabat Dinas Koperindag Diduga Intervensi Proyek IPAB di Sentra Tenun Lintau Buo

Wabup Richi Aprian di kesempatan itu juga menyerahkan proposal bantuan kelanjutan pembangunan relokasi UPT. SD N 11 Kandang Malabung Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung.

"SD N 11 Kandang Malabung di lokasi yang lama rawan bencana longsor dan berada pada patahan gempa 2009 lalu, sehingga Pemerintah Daerah bersama masyarakat sepakat untuk merelokasi sekolah ini ke lahan baru, " terangnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar dan Jambi Sepakati Enam Bidang Perjanjian Kerjasama

Diungkapkan Wabup lagi, relokasi SD N 11 telah dibangun 3 kelas melalui DAU sebesar Rp300 juta lebih, namun belum bisa digunakan karena belum memiliki pintu, loteng, jendela dan lantai.

"Karena itulah, melalui proposal ini Kami berharap BNPB bisa membantu untuk penyelesaian bangunan SD yang terbengkalai 5 tahun lebih tersebut, yang masih membutuhkan dana sekitar Rp2, 4 Miliar, " sampai Richi.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Di kesempatan itu Wabup juga berharap bantuan lainnya untuk beberapa lokasi yang terkena dan terdampak gempa, seperti di Mawar Nagari Lubuak Jantan, di Nagari Malalo dan beberapa titik lainnya.

"Tidak seperti namanya, Kabupaten Tanah Datar memiliki daerah dengan kemiringan diatas 15% hampir 60?ri luas Kabupaten merupakan potensi bencana longsor cukup tinggi yang juga dikelilingi 4 gunung, " tukasnya.

Baca juga: Ketua BPAN LAI Kalteng, Hellinawaty Diberhentikan Dari Divisi Penelitian

Sementara itu Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan langsung Wabup Tanah Datar untuk berkoordinasi langsung ke BNPB.

"Kami apresiasi kunjungan ini, dan mohon maaf sekiranya pak Wabup harus menunggu cukup lama karena di saat bersamaan kami melaksanakaan kegiatan cukup penting. Sekali lagi mohon maaf, " katanya.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Desak Polisi Bongkar Prostitusi Online di Ranah Minang

Terkait proposal, tambah Jarwansyah, di terima dulu dan akan dipelajari lebih lanjut oleh tim dan bidang terkait di BNPB.

"Proposal kami terima dan akan dipelajari lebih dulu. Namun, ke depan tim kami siap mendampingi atau sharing informasi terkait hal apa saja yang mendapat bantuan dari BPBD. Tidak harus kami ke daerah, namun bisa saja pendampingan via daring atau zoom, " katanya.

Hal hampir sama disampaikan Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB RI Nadhirah Seha Nur, ia siap membantu dan sharing informasi.

"Biasanya dinas teknis di daerah sudah tahu tata cara permohonan bantuan ke BNPB dan syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Silahkanlah nanti BPBD Tanah Datar berkoordinasi dengan tim kami, " ujarnya. (JH)