Pimpin Rapat Penanganan Stunting, Wabup Richi Aprian Minta Tingkatkan Koordinasi

TANAH DATAR - Wakil Bupati Tanah Datar yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tanah Datar Richi Aprian, SH, MH minta semua stake holder, pemangku kepentingan dan TPPS ditingkat kecamatan untuk terus meningkatkan koordinasi dan itu disegerakan.

Hal itu disampaikan Wabup Richi Aprian ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan se Tanah Datar, Selasa (05/09) di aula eksekutif kantor Bupati setempat.

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

“Setelah kita pantau dibeberapa titik, ini perlu kita tingkatkan koordinasi, karena dari data dilapangan tidak semuanya stunting, mungkin adakalanya genetika, tapi karena faktor penimbangan bisa jadi masuk data stunting, ”ucapnya.

Wabup minta kepada camat di kecamatan masing-masing untuk mencarikan strategi ataupun cara bagaimana dana nagari bisa lebih terarah pada upaya penurunan stunting ini.

Baca juga: Pemprov Sumbar Dukung Penuh Program Bajak Gratis Tanah Datar

Wabup juga berharap agar program orang tua asuh stunting tidak terpusat melainkan juga tersebar di nagari-nagari, sehingga pendistribusiannya lebih mudah dan terarah. Dan program ini tidak hanya untuk masyarakat yang diranah saja namun juga memanfaatkan potensi perantau yang cukup besar.

Sebelumnya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas PMDPPKB Tanah Datar Reri Warman menyampakan stunting bisa dipicu dari berbagai permasalahan tidak semata kekurangan gizi saja melainkan juga dari rendanya akses layanan kesehatan, rendahnya kualitas air bersih dan sanitasi, pola asuh anak yang tidak sesuai serta lingkungan.

Baca juga: Oknum Pejabat Dinas Koperindag Diduga Intervensi Proyek IPAB di Sentra Tenun Lintau Buo

Reri juga sebutkan angka prevalensi stunting Tanah Datar saat ini 18, 9 persen data awal tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya 21, 5 persen. Dan target ini juga harus dikebut dimana pada tahun 2024 mendatang menjadi 14 persen, itu sesuai dengan amanat Pepres nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting.

Hal senada juga disampaikan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Tanah Datar F. AR. Razy mengatakan berdasarkan hasil survey dilapangan masih perlu meyakinkan masyarakat terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Baca juga: 18 Tahun Dharmasraya, Gubernur Mahyeldi: Pusat Ekonomi Baru Sumatera Bagian Tengah

Razy juga minta OPD terkait seperti Dinas Kesehatan untuk melakukan audit terkait pola hidup masyarkat untuk menuju PHBS sehingga percepatan penurunan angka stunting bisa dikejar dan target dicapai. (JH)