Presiden RI Joko Widodo Beri Arahan, Bupati Eka Putra : Tanah Datar Ada Di Zona Hijau

TANAH DATAR - Terkait dengan masalah Pengelolaan Inflasi Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE), Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) berikan arahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati, Kamis (29/9) di Cenderawasih Room Jakarta Convention Center yang juga dihadiri Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dalam kondisi penuh ketidakpastian yang tinggi. Saat ini semua negara dalam keadaan sulit, dan ekonomi global juga dalam kondisi sulit untuk diprediksi, sulit dikalkulasi dan sulit untuk dihitung arahnya kemana dan seperti apa penyelesaiannya.

Baca juga: ASN Pemprov Diwajibkan Gubernur Sumbar Absen Subuh

"Bayangkan, saat ini ada 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kondisi ini betul-betul sangat mengenaskan, " ujar Jokowi.

Namun demikian, tambah Jokowi Indonesia patut bersyukur. Karena sejak tahun 2012 yang lalu Indonesia sudah swasembada beras dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari Internasional Rice Riset Institute yang juga didampingi oleh FAO.

Baca juga: Tahun Ini Revisi Desain, Gubernur Sumbar Mahyeldi Optimis Fly Over Sitinjau Mulai 2023

"Walau demikian kita jangan senang dulu, karena dunia tidak dalam kepastian. Krisis pangan, krisis energi, krisis finansial. Kondisi-kondisi seperti ini kita harus tahu dan harus hati-hati dengan ketidakpastian ini, karena ke depan kita tidak tahu seperti apa, " kata Presiden Jokowi.

Apalagi, sambung Jokowi perang antara Ukraina dan Rusia lebih sulit lagi dihitung kapan akan selesai dan imbasnya seperti apa terhadap ekonomi global. Seperti apa, akan semakin tidak bisa di kalkulasi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

"Perlu kita ketahui bersama, momok terbesar semua negara saat ini adalah Inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu kita harus kompak, harus bersatu, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke bawah dan semua kementerian/lembaga seperti kemarin saat kita menangani covid 19. Urusan Inflasi kita juga harus bisa bersama-sama, " sampai orang nomor satu di Indonesia itu.

Oleh sebab itu tambah Jokowi, di Indonesia antara fiskal dan moneter harus berjalan beriringan. "Saya senang bank sentral kita (Bank Indonesia) dan Kementerian Keuangan juga Kemenko semua berjalan beriringan dan rukun tanpa kita mengintervensi BI. Tapi yang lebih penting adalah kita harus bisa menyelesaikan agar harga barang dan jasa jangan sampai naik, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, " ujar Jokowi.

Baca juga: Audy Joinaldy Gaet Cimory berinvestasi di Sumbar

Lebih jauh disampaikan Presiden Jokowi, hal yang sangat ditakuti adalah Inflasi pangan dan bahan makanan yang hingga bulan Agustus ini menjadi kontributor utama dari Inflasi yang terjadi.

"Urusan cabe merah, urusan bawang merah, telur, tomat, beras dan lain-lain, ini harus kita perhatikan betul dan cek setiap hari. Kenapa harga tinggi ? karena produksi kurang, sehingga pasokan juga kurang. Tugas kita mengajak petani kita di daerah untuk menanam bahan makanan ini. Caranya, gunakan dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk memproduksi ini supaya pasokan cukup, " sampai Jokowi kepada seluruh kepala daerah.

Baca juga: KPK Datangi Gubernur Sumbar; Bahas soal Dugaan Reklamasi Ilegal Danau Singkarak

Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah mengurus masalah transportasi barang, supaya harga tidak naik karena tingginya upah angkut barang.

"Yang penting pemda harus bekerja secara detail, jangan ada yang ragu-ragu lagi untuk menggunakan dana transfer umum dan biaya tak terduga untuk ini, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangannya  (PMK) dan Surat Edarannya (SE) dari Menteri Dalam Negeri, " terangnya.

Terkait dengan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Presiden juga mengingatkan agar pemerintah pusat dan  daerah menggunakan anggaran untuk membeli produk dalam negeri bukan barang impor.

"Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk terus membina UMKM dan koperasi yang ada di daerahnya masing-masing, karena sudah banyak produk UMKM dan koperasi yang masuk e katalog, " sampainya.

Presiden juga meminta agar seluruh kepala daerah untuk mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat untuk berwisata didalam negeri saja, karena di Indonesia banyak objek wisata yang bagus dan patut untuk dibanggakan.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Pimpin Upacara Peringatan Peristiwa Situjuah

Terakhir terkait masalah Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Presiden Jokowi menyampaikan bahwa untuk masalah ini datanya sudah ada dan jelas, untuk itu diminta kepada semua pihak untuk bekerja bersama-sama menyelesaikannya.

Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra, usai menerima arahan langsung dari Presiden RI menjelaskan bahwa Tanah Datar terkait masalah Inflasi fokus kepada barang dan jasa.

"Alhamdulillah masalah bahan pokok yang disampaikan bapak Presiden Tanah Datar surplus dan tidak termasuk daerah yang diatensi oleh pemerintah pusat. Selanjutnya tentu kita akan fokus di bidang transportasi, biaya angkut bahan-bahan pokok akan kita bantu dengan APBD, " terang Bupati.

Bupati juga sampaikan bahwa selain transportasi yang akan menjadi perhatian utama adalah suplay bahan-bahan pokok ke daerah yang ada di wilayah kabupaten Tanah Datar.

"Kita akan pastikan dulu seluruh daerah di Tanah Datar cukup, baru kita fokus bantu daerah lain terutama kabupaten Mentawai. Kenapa Mentawai menjadi prioritas ? Karena di Mentawai itu semua bahan pokok harganya tinggi, " sampai Eka Putra.

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

Bupati juga sampaikan, terkait dengan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia Tanah Datar termasuk salah satu daerah yang mendukung kebijakan ini.

Terakhir masalah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dikatakan Bupati Eka Putra, Tanah Datar akan terus mendorong seluruh instansi untuk terus meningkatkan program-program yang pro rakyat.

"Intinya dari semua arahan bapak Presiden tadi, Tanah Datar berada di zona hijau, apalagi kita merupakan yang terbaik di wilayah Sumatera dalam pengelolaan inflasi daerah, " pungkasnya.(JH)