Panitia Kerja dan Panitia Penyelenggara MTQ Nasional ke 41 Tingkat Kabupaten Tanah Datar Dikukuhkan

TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar Eka Putra mengukuhkan panitia kerja dan panitia penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke 41 Tingkat Kabupaten Tanah Datar di Aula Kantor Camat Tanjung Emas Senin, (13/6/2022).

"Saya yakin dan percaya saudara bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai yang diamanatkan, selamat menjalankan amanah, bekerjalah dengan ikhlas hingga acara nanti berjalan dengan baik, lancar, dan sukses, " kata Bupati Eka Putra.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Ia berpesan, kepada panitia kerja agar dapat melaksanakan MTQ dengan baik, lakukan koordinasi dan kerjasama dengan panitia penyelenggara terkait pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan dengan baik.

Kepada panitia kerja yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, LPTQ dan Kemenag Tanah Datar agar melaksanakan komunikasi dengan baik selama persiapan.

Baca juga: Edy Mulyadi Hina Masyarakat Kalimantan, Ormas Kalteng Besok Lakukan Aksi

"Tentunya tanpa komunikasi yang baik panitia tidak akan sukses, dan kalaulah saling menghargai dan pengertian insyaallah kegiatan ini akan berjalan dengan sukses, " katanya.

Bupati juga berharap, kepada masyarakat setempat untuk ikut mendukung perhelatan MTQ Nasional ke 41 tingkat Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan pada 20-24 Juni mendatang.

Baca juga: Gubernur Sumbar Lantik 16 Pejabat Eselon II, Empat Jabatan Masih Kosong

"Harapan saya ke masyarakat Tanjung Emas perlu support agar MTQ ini terselenggara dengan baik, akan ada tamu yang datang tolong sambut dengan baik, juga pedang UMKM untuk memberikan daftar harga di dagangan sehingga tamu kita yang ada yang merasa nyaman, " harap bupati.

Tampak hadir pada kesempatan itu Sekda Tanah Datar, Staf Ahli, para Asisten, Kakan Kemenag, Ketua Harian LPTQ Tanah Datar, Kepala OPD, Para Camat se Tanah Datar, dan tamu undangan lainnya.(JH)

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan 95 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu