Richi Aprian : Yang Terpenting Kita Harus Mampu Memahami Peran Masing-masing

BATUSANGKAR   - Untuk memberikan gambaran reformasi birokrasi secara umum dan memenuhi sasaran reformasi birokrasi nasional, Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi Setda Tanah Datar, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Emersia Hotel Batusangkar.

Reformasi birokrasi di negara Indonesia telah dimulai sejak peristiwa tahun 1998 yang lalu dan sampai saat ini masih terus berbenah untuk mencari format yang pas dan mengembangkannya. Ini disampaikan oleh Wakil Bupati Richi Aprian saat membuka secara langsung FGD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/7) di Emersia Hotel dan Resort Batusangkar.

Baca juga: Ke ICBS Harau, Dubes Saudi Bantu 10 Ribu Dollar AS dan Beasiswa Untuk Hafiz Quran Asal Ternate

"Semua kita mungkin telah mendengar tentang binatang Dinosaurus yang saat ini punah, namun masih ada beberapa yang bertahan dan masih ada sampai sekarang seperti Komodo yang berada di pulau Komodo provinsi NTT. Kenapa Komodo masih bertahan sampai sekarang ? Jawabannya karena Komodo mampu beradaptasi dengan baik. Begitulah kira-kira dengan birokrasi, kita juga harus bisa beradaptasi dengan tuntutan kemajuan zaman sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat mampu kita jawab dan penuhi, " ujar Wabup Richi.

Kajian tentang reformasi birokrasi menurut Richi Aprian sudah ada sejak dulu, tinggal bagaimana kita akan mengimplemantasikannya saja. "Yang terpenting kita harus mampu memahami peran masing-masing, " tegasnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Silaturahim Dengan 'Urang Awak' IKM Provinsi Jambi, Ajak Dukung Pembangunan Sumbar

Dikesempatan itu, Wabup Richi juga berharap pada kegiatan FGD ini bukan lagi teori yang akan dibahas, tetapi seharusnya yang timbul adalah sikap mental terkait dengan birokrasi ideal di Pemda Tanah Datar.

Sebelumnya Kabag Organisasi Irsyad dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai reformasi birokrasi secara umum dan khususnya terkait dengan sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu delapan area perubahan reformasi birokrasi.

Baca juga: Pemprov Sumbar Dukung Penuh Program Bajak Gratis Tanah Datar

Selain itu, menurut Irsyad juga untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan seputar pelaksanaan reformasi birokrasi dan membahas harapan pelaksanaan reformasi birokrasi serta pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

"FGD memiliki sasaran yang ingin dicapai, yakni kesamaan pandangan mengenai kedudukan dan arti penting roadmap reformasi serta komitmen bersama untuk melaksanakan dan mengawal pelaksanaannya, " jelasnya.

Baca juga: KPK Keluarkan 4 Rekomendasi, Bupati Solok, Siap Hentikan Proyek Reklamasi Danau Singkarak

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmi Harun, Inspektur, dan beberapa kepala OPD dilingkungan Pemkab Tanah Datar, serta diikuti oleh seluruh Sekretaris dilingkungan Pemkab Tanah Datar. (JH)