Tanah Datar Kabupaten Pertama di Sumatera Barat Pertahankan WTP 11 Kali Berturut-turut

PADANG - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Jum'at, (14/4/2023) di Padang.

Laporan WTP tersebut diterima Bupati Eka Putra bersama Ketua DPRD H. Roni Mulyadi Dt. Bungsu yang diserahkan langsung Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Barat Arif Agus.

Baca juga: KPK Datangi Gubernur Sumbar; Bahas soal Dugaan Reklamasi Ilegal Danau Singkarak

Dalam penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2022 yang pertama diserahkan oleh BPK Sumbar turut dihadiri Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Kepala BKD Darfizal, Inspektur Daerah Desi Rima dan pimpinan OPD lainnya.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar diwakili Kepala Subauditorat Sumbar II Ali Thoyibi menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebelas kali berturut-turut.

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

“Opini WTP yang diperoleh untuk LHP Tahun Anggaran 2022 ini merupakan momentum terbaik bagi Pemkab Tanah Datar. Opini tersebut menjadi kebanggaan bersama, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kami di jajaran BPK RI yang punya visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, ” katanya.

Ali juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menjalankan dan menerapkan fase intern dengan capaian 82, 6 persen dari target 85 persen dari BPK.

Baca juga: KPK Keluarkan 4 Rekomendasi, Bupati Solok, Siap Hentikan Proyek Reklamasi Danau Singkarak

"Tentunya pengelolaan keuangan yang baik tidak terlepas dari capaian yang diperoleh oleh pemerintah daerah atas sistem penggalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, " pungkasnya.

Sementara Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyatakan, prestasi yang diperoleh merupakan hadiah terindah di bulan ramadan.

Baca juga: Awal Tahun 2022, Bupati Tanah Datar Kunjungi Beberapa OPD Berikan Motivasi

“Alhamdulillah, Pemkab Tanah Datar yang pertama mendapatkan WTP murni di Sumatera Barat, ini hadiah terindah untuk pemerintah dan masyarakat Tanah Datar di saat bulan Ramadhan, semoga raihan ini menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya, " kata Bupati Eka Putra.

Ia mengatakan, Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pertama di Sumatera Barat yang mendapatkan WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Baca juga: Ekonomi Sumbar 2022 Dipatok Tumbuh 5 Persen, Ini Sektor yang Kuat Menurut BI

"Penghargaan kali ini menjadi spesial karena Tanah Datar juga menjadi daerah Pertama di Sumatera Barat yang meraih WTP 11 kali berturut-turut, " sampai Eka Putra.

Atas capaian tersebut, Bupati mengucapkan terima kasih atas usaha dan kerja keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim.

"Terima kasih kepada seluruh OPD dan tim, baik di Legislatif maupun eksekutif dalam rangka pakaian anggaran sesuai perundangan dan harapan kita penghargaan ini harus dipertahankan kalau bisa ditingkatkan lagi. Kita Tanah Datar sudah 11 kali berturut-turut WTP, " tukas Eka Putra.

Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt.Bungsu mengucapkan terima kepada BPK dan pemerintah daerah yang telah bekerja maksimal dalam pencapaian WTP kesebelas kalinya.

"Alhamdulillah, Opini WTP ini menjadikan Tanah Datar sudah meraih untuk ke dua belas 12 kalinya, terima kasih kepada BPK atas hasil pemeriksaan dan menjadi parameter positif terhadap pengelolaan keuangan kabupaten dan secara baik bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, " sampainya.

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

Di kesempatan itu Bupati Dharmasraya Sultan Riska mewakili Kepala daerah, menyampaikan apresiasi karena seyogyanya Tanah Datar pertama menerima LHP tapi untuk kebersamaan pemerintah Tanah Datar bersedia untuk bersama 3 kabupaten kota lainnya yakni kabupaten Dharmasraya, Kota Payakumbuh dan kabupaten Solok Selatan. (JH)